Kontruksi Hukum Penetapan Harga Patokan Penjualan Pertambangan Batubara

Published in Kegiatan April 28 2019

Invenstasi terhadap pertambangan batubara di Indonesia memberi sumbangan signifikan terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data juli tahun 2018, pertambangan minerba menyumbang 23 triliun. Untuk investasi perlu dijaga, salah satu dengan penetapan harga patokan penjualan batubara. Penjualan batubara berkolarasi dengan penyedian batubara pada untuk kepentingan dalam negeri yang harus dijamin terus menerus untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kemakmuran rakyat.

Pengaturan Penetapan Harga Penjualan Batubara

Berdasarkan Pasal 86A huruf a PP No 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Ini diimplementasikan dalam Permen ESDM No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Pada perkembangan penetapan harga patokan penjualan ini, menyisipkan satu Pasal 8A pada Permen 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No.7 Tahun 2017. 

Permen ESDM No.19 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Dalam perubahan pada Pasal 8 dan 9, disisipi 1 (satu) Pasal 8A. 

Perubahan dalam Pasal 8A pada hakekatnya (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri, Menteri menetapkan harga jual batubara untuk kepentingan dalam negeri sesuai dengan kualitas batubara; (2) penetapan harga jual pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum.

Harga Patokan Batubara (HPB)

Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board. Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disingkat HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga Batubara pada bulan sebelumnya. Intinya IUP Operasi Produksi Batubara wajib  HPB tersebut, sehingga sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau harga yang berlaku umum di pasar internasional. 

HPB merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh IUP Operasi Produksi Batubara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. HPB berupa: a. Steam (Thermal) Coal; dan b. Coking (Metallurgical) Coal. Harga ini menggunakan  variabel: a. nilai kalor Batubara (calorific value); b. HBA Steam (Thermal) Coal; c. kandungan air (moisture content); d. kandungan belerang (sulphur content); dan e. kandungan abu (ash content). 

Selanjutnya untuk formula HPB Coking (Metallurgical) Coal berdasarkan variabel: a. HBA Coking (Metallurgical) Coal; b. Coke Strength after Reaction; c. kadar zat terbang (volatile matter); d. kandungan air (moisture content); e. kandungan belerang (sulphur content); dan f. kandungan abu (ash content). (4) Nilai kalor Batubara (calorific value), kadar zat terbang (volatile matter), kandungan air (moisture content), kandungan belerang (sulphur content), dan kandungan abu (ash content). untuk huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f di atas ditentukan sesuai dengan certificate of analysis. 

Untuk besaran HBA ditetapkan mengacu pada indeks harga Batubara yang dikeluarkan, antara lain oleh: a. Indonesian Coal Index/Argus Coalindo; b. New Castle Export Index;  c. Globalcoal New Castle Index; d. Platts Index;  e. Energy Publishing Coking Coal Index; dan/atau f. IHS Markit Index, dimana ini dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

Persoalan harga patokan penjualan batubara tren naik terus seiring harga minyak naik, secara tidak langsung, apabila tidak dikendalikan harga, pemegang IUP batubara lebih memberi ekspor keluar negeri yang lebih menguntukan secara investasi. Di sisi lain ada kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi terkait dengan listrik di Indonesia. Untuk perubahan ini lebih pada upaya untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri, yang penetapan harga jual dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum.

Pada dasarnya Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara jenis tertentu dan Batubara untuk keperluan tertentu di bawah HPB berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Batubara jenis tertentu ini: a. fine coal; b. reject coal; dan c. Batubara dengan impurities tertentu. 

Yang dimaksud dengan batubara untuk keperluan tertentu berupa: a. Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara; b. Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan c. Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang. 

Kontruksi yang dibangun dengan perubahan Permen ESDM No.19 Tahun 2018, ini negara hadir atas pemenuhan energi di bidang kelistrian, dengan kecukupan bahan bakarnya berupa batubara. Hal mengingat ekspor batubara kita terbesar, ironis jika kebutuhan energi dalam negeri tidak tercukupi, untuk itu langkah-langkah konkrit dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi saudara-saudara kita untuk terpenuhi akan listrik. Ini cara rasional, obyektif, dan komprenhensif yang dapat diambil pemerintah. Sudah saat kita jaya dinegeri sendiri soal energi, dengan tetap menjaga harga patokan penjualan batubara.

Sudah saatnya emas hitam mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Siti Kotijah (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kontrastasi Hukum Lingkungan)

Read 1103 times Last modified on Last modified on April 28 2019

Kontak Kami

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Jl. MT. Haryono No.22 - Samarinda 75124

Telepon. (0541) 733621

Fax. (0541) 4113882