Dilema Reklamasi dan Pasca Tambang

Latar Belakang


Persoalan yang mendasar dan segera harus dilakukan dalam proses pertambangan adalah reklamasi dan pascatambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usuha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
Pada hakekatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan tepat, supaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan kesimbangan permukaan tanah yang cukup besar yang berupa: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, sediminentasi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna, dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim.
Untuk itu kegiatan reklamasi dan pasctambang yang tepat, terintegrasi harus dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.  Bentuk pelaksanaan penegakan hukum reklamasi dan pascatambang oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo PP No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Jo Peraturan Menteri No 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara..


Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang Daerah


Pasal 101 UU  Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi dasar pengaturan reklamasi dan pascatambang, yang dijabaran lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah ini pada hakekatnya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan batubara, dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.


Praktek terbaik pengelolaan lingkungan pertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpada dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan batubara yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dna pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 


Untuk mendorong dan menjamin efektivitas kegiatan reklamasi dan pascatambang di Kaltim, menetapkan kebijakan sebagai bagian dari bentuk perlindungan masyarakat dan lingkungan dari dampak pertambangan batubara, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Reklamasi dan Pascatambang. Perda ini merujukan  pada PP No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Terkait dengan Perda No.5 Tahun 2013 ini, diamanatkan untuk membentuk komisi pengawasan reklamasi dan pascatambang daerah adalah badan yang khusus dibentuk Gubernur untuk melakukan kegiatan pengawasan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.


Dokumen Rencana Reklamasi


Pada intinya terciptnya pembangunan berkelanjutan, dalam suatu kegaitan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transpransi, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan reklamasi dalam usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pada kontek ini dokumen reklamasi sebagai dokumen untuk penataan lahan yang yang harus dibuat dan dilakukan oleh usaha pertambangan batubara. Dokumen rencana reklamasi seperti jaminan atas pengelolaan tambang yang dilakukan dan harus ada jaminan dalam usaha tersebut terhadap apa yang akan dilakukan.


Untuk itu dokumen reklamasi dibuat berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui yaitu berupa Amdal atau UKL/UPL, dan sesuai dengan prinsip lingkungan hidup, sistem, dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan (FS), kondisi spesifik wilayah izin (IUP/Tata ruang daerah). Semua pedoman mengacu pada Permen ESDM No.7 Tahun 2014. Permasalahan dilapangan, dokumen reklamasi selama ini (sebelum dialihkan ke Gubernur), jarang membuat dokumen rencana reklamasi.  Ada di dokumen rencana reklamasi, hanya diterimakan. Sangat ironis aturan jelas Pasal 99 ayat (2) UU Minerba, PP No.78 Tahun 2010, selama ini diabaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada titik ini, kita menyadari, bahwa dokumen rencana reklamasi dianggap tidak penting, sehingga akibanya dapat kita lihat sekarang, khususnya di Kalimantan Timur. Lubang tambang dimana-mana, reklamasi gagal, lahan terganggu tidak sesuai rencana reklamasi dan korban disekitar lubang tambang.


Dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pasca tambang, akan diproses presentasi, sehingga menjadi dokumen yang jadi pedoman buat pertambangan, dengan ada penetapan dokumen rencana reklamasi dan pasctambang yang disetujui oleh instansi yang berwenang. Kemudian pemegang IUP akan diwajikan menyetorkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai penetapan nilainya.. Ketiadaan dokumen tersebut, meniadakan jaminan reklamasi dan pascatambang, ketiadaan penetapan dari instansi, meniadakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang wajib dibayar.


Dilema reklamasi dan pascatambang, menjadi titik ajak, cara bekerja komisi pengawasan reklamasi dan pascatambang yang menjadi sorotan semua orang di Kalimantan Timur. Ada banyak persoalan yang harus diurai satu persatu terkiat reklamasi dan pasctambang yang ada. Ini bukan masalah hasil atau proses yang harus cepat dilakukan dan eksekusi yang diingingkan semua pihak, namun pada hakekatnya, bagaimana mengurai permasalahan reklamasi dan pascatambang dan melakukan tindakan dengan benar.

[1] Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[2] Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral dan Batubara.

Read 971 times Last modified on April 28 2019

Kontak Kami

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Jl. MT. Haryono No.22 - Samarinda 75124

Telepon. (0541) 733621

Fax. (0541) 4113882