Kriteria Izin perpanjangan IUP dan Izin Peningkatan Produksi di Kaltim

Pendahuluan

Perkembangan batubara di Kaltim dalam beberapa tahun ini, terfokus pada perubahan kewenangan pasca terbit UU No. 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kewenangan ini, memberi implikasi hukum atas kewenangan yang semula dipegang Kabupaten/kota beralih pada Provinsi, yakni Dinas Energi dan Mineral Batubara Kaltim.

Pertambangan batubara diatur dalam Pasal 60-63 UU Minerba, yang pada intinya WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan dengan cara lelang.  Di dalam WIUP baik explorasi dan produksi, ada batasannya, untuk WIUP Explorasi seluas 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. Sedangkan WIUP Produksi paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hectare.

Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan

Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenanganya Pasal 14 UU Pemda, yang memberikan IUP Explorasi dan IUP Produksi terkait bidang pertambangan batubara. Persyaratan yang dipenuhi antara lain: administrative, teknis, lingkungan, dan finansial. Persyaratan inilah yang banyak dipertanyakan terkait dengan permasalahan pertambangan batubara yang ada di Kaltim, hal ini mengingat adanya korban dalam aktivitas pertambangan batubara.

Terkait dengan perizinan, ada perdebatan, perubahan kewenangan sebagai implikasi hukum. Dalam azas hukum administrasi negara, ada azas contrarius actus, adalah azas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan. Dalam sudut pandang, azas hukum itu, harus dimaknai dengan alihnya kewenangan ke Provinsi Kaltim, secara keseluruhan permasalahan yang ada di Kabupaten/kota (dulu dinas pertambangan dan batubara), sudah menjadi tanggungjawab Provinsi Kaltim. Hal yang menarik dikaji, adalah terkait dengan syarat perizinan yang berupa administrative, teknis, lingkungan, dan finansial, sudah disatukan dalam Dinas Penanaman Modal  Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) di Provinsi. Perizinan otomatis melekat aspek pengawasan terhadap aktivitas pertambangan batubara, yang selama ini dipegang beberapa dinas kabupaten/kota, secara langsung apakah juga berpindah ke Provinsi juga.

Aspek pengawasan dalam kontek hukum, berbicara managemen dalam melakukan pengawasan yang dilakukan SKPD yang terkait. Pada pengawasan, itu melekat hukum, yaitu terkait dengan akibat hukum pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang atas pekerjaan tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang melakukan pengawasan wajib memberikan sanksi administrasi bagi yang melanggar dalam aktivitas pertambangan batubara di Kaltim.  Aspek pengawasan yang dilakukan SKPD di Kabupaten/kota terhadap permasalahan batubara wilayahnya secara hukum sudah tidak bisa dilakukan, semua sudah menjadi tanggungjawab Provinsi. Pada tataran koordinasi antara skpd Provinsi dan kabupaten/kota, tetap harus dilakukan, namun kewenangan tetap di dipegang Provinsi.

Read 1318 times Last modified on April 28 2019

Kontak Kami

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Jl. MT. Haryono No.22 - Samarinda 75124

Telepon. (0541) 733621

Fax. (0541) 4113882