Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan pascatambang

Latar belakang

Pada artikel sebelumnya sudah dijelakan tentang dilema reklamasi dan pascatambang, pada simpulan masalahnya kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasctambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pasctambang sampai kreteria keberhasilan (Pasal 20 ayat (1) PP No.7 Tahun 2010).

Pada praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengkutan, dan penjualan serta kegiatan  reklamasi dan pascatambang.

Kriteria keberhasilan yang akan dicapai meliputi standar penatagunaan lahan, revegatasi, dan penyelesaian akhir, yang diatur dalam lampiranIV Permen ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasctambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

  1. Penatagunaan lahan, standar penilian yang dipakai meliputi a) penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang, b) penebaran tanah zona pengakaran, dan c) pengendalian erosi dan pengelolaan air.
  2. Revegetasi, standar penilian yang dipakai meliputi: a) penanaman tanaman penutup (cover crop), penanaman tanaman cepat tumbuh, c) penanaman tanaman jenis lokal, dan d) pengendalian air asam tambang.
  3. Penyelesain akhir standar penilian yang dipakai meliputi: a) penutupan tajuk, b) perawatan.

Tiga kriteria di atas, memperlukan orang yang berkompeten, capable, dan sesuai dibidangnya.   Penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang ada beberapa hal yang diperhatian.  Penataan lahan yang pertama OB (over burden), ini penting mengingat tata lahan di Kaltim. Praktinya ditemukan dilapangan OB yanga ada, dimana tanahnya bercampur dengan partikel batubara, sehingga tanaman yang tumbuh diatasnya akan menimbulkan kerancunan, akibatnya matinya tanaman. Untuk itu harus menjaga tanah dalam keadaan stock pile yang sempurna. (artinya OB dan tanah dipisahkan, fakta di lokasi pertambangan OB dan tanah dicampur).

Pengembalian tanah zona  perakaran hendaknya menghindari pemadatan yang berlebihan (hal ini untuk menghindari pemandatan yang berlebihan terhadap tanah sebagai media tumbuh alami pada lahan pascatambang. Ada standar dalam penebaran tanah zona pengakaran yang harus dipenuhi berdasarkan persen tanaman tumbuh sebagai bentuk keberhasilan reklamasi dan pasctambang.

Pada tataran selanjutnya yang harus diperhatikan adalah Horizon b (Tanah bawah), baru top soilnya (tanah pucuk), baru cover corp (tanah penutup), pass growing species (tanaman cepat tumbuh), baru ditanami jenis endimik (seperti  kayu ulin, kayu meranti, kayu kapur, kayu kruwing, kayu pulae).

Kriteria keberhasilan reklamasi yang menjadi point permasalahan lingkungan yang berkelanjutan, pada permen ESDM semua sudah diatur dan dinilai sesuai dengan persennya. Pada tahapan ini, yang menjadi akhir dari proses pertambangan sampai pascatambang. Kreteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang ini, seharusnya menjadi titik membangunan tata kelola pertambangan yang baik, termasuk di Kaltim.

Untuk itu  dalam penilian keberhasilan reklamasi dan pasctambang, ini seharusnya menjadi bagian penting untuk membangun keberhasilan suatu proses pertambangan yang baik.  Pemahaman atas rencana dokumen reklamasi dan pascatambang, penetapan dokumen rencana reklamasi, penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setelah proses tersebut pembuatan laporan tahunan yang diserahkan gubernur, permohonan untuk dievaluasi, dan terbit laporan penilian atas keberhasilan reklamasi, hal ini dapat dijadikan pedoman untuk pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Faktanya proses di atas selama pertambangan batubara di Kaltim, tidak dilakukan dengan maksimal, sehingga jaminan reklamasi dan pascatambang tidak dapat dicairkan. Pada tataran ini, pemegang IUP, berdalih yang penting sudah dibayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.  Selanjutnya bisa kita tebak, reklamasi tidak lakukan, direklamasi tidak sesuai dengan dokumen rencana reklamasi, dan reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan reklamasi tidak perlu.

Perkembangan  pertambangan batubara pada titik nadir, dimana  dari tahun 2010-2015, kaltim menjadi sorotan atas korban yang meninggal dilubang bekas tambang. Ini menjadi renungan kita bersama, dalam membangunan tata kelola pertambangan batubara, kita hanya menilai pada harga atau jaminan reklamasi dan pasctambang, bukan pada keberhasilan. Hakekatnya sebenarnya pengabaian atas pelaksananan sesuai dengan standar kriteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang, menjadi bencana di Kaltim.

Penegakan hukum bagi pemegang IUP yang tidak dipenuhinya dokumen rencana reklamasi dan pascatambang dan realisasi pelaksananya sampai kriteria keberhasilan, dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sebagian kegiatan, dan pencabutan IUP. Ini hampir tidak pernah dilaksankan selama PP ini dibuat.

Atas nama keadilan untuk generasi yang akan datang,  prinsip-lingkungan hidup, dan tata kelola pertambangan yang baik dan penegakan hukum sudah diselayaknya menjadi langka awal proses penegakan hukum yang ada, pengungkapan semua permasalahan pertambangan di Kaltim.

Read 1997 times Last modified on April 28 2019

Kontak Kami

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Jl. MT. Haryono No.22 - Samarinda 75124

Telepon. (0541) 733621

Fax. (0541) 4113882